Banyuwangi, seblang.com – Maraknya pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren di Banyuwangi, menjadi salah satu kasus yang perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat.
Pemerintah Banyuwangi melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) terus mendukung konsep pesantren ramah anak.
Kepala Dinsos PPKB Banyuwangi, Henik Setyorini mengatakan konsep itu diterapkan menyusul beberapa bulan lalu di Banyuwangi, telah terjadi kekerasan seksual oleh pimpinan ponpes kepada 6 santrinya.
“Model pesantren ramah anak adalah upaya untuk menekan terjadinya kekerasan di lingkungan pesantren, dengan mengedepankan pemenuhan hak anak,” katanya, Senin (29/08/2022).
Menurutnya, sosialisasi pesantren ramah anak telah dilakukan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), pada Juli lalu.
Sedangkan, sosialisasi kala itu mendatangkan setidaknya 38 perwakilan Pondok Pesantren. Kemudian berlanjut pada acara deklarasi seluruh Ormas Islam di Banyuwangi, bersama-sama mendukung adanya pesantren ramah anak.
Bersamaan dengan Festival 1 Muharram di Pendopo, Pimpinan lintas Ormas Islam mulai NU, Muhammadiyah, LDII, Aisyiyah, ada MUI termasuk Kemenag, pihaknya dan Bupati Banyuwangi, semua menandatangani deklarasi untuk mewujudkan pesantren ramah anak.
“Kami sangat berharap pondok pesantren benar-benar menjadi tempat yang aman, ramah, tidak ada kekerasan seksual hingga bullying,”ungkapnya.
Sehingga, nantinya pesantren itu tidak ada bullying, tidak ada kekerasan terhadap anak, agar para santri belajar dengan nyaman menuntut ilmu, tanpa ada was-was terjadinya kekerasan.
Henik menegaskan, setelah adanya deklarasi lintas Ormas Islam, pimpinan ormas akan menindak lanjuti ke pesantren-pesantren di Banyuwangi.
“Ayo kita wujudkan bersama-sama Banyuwangi menjadi kabupaten ramah anak. Tidak hanya di lingkungan pesantren, namun juga di lembaga apapun. Sehingga terwujud perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju,” pintanya.////
