Banyuwangi, seblang. com – Menjelang Pemiluhan Umum (Pemilu) tahun 2024 wacana pemecahan Daerah Pemilihan (Dapil) di Kabupaten Banyuwangi kian santer terdengar. Rencana perubahan tersebut mendapatkan perhatian serius dari DPD Nasdem Banyuwangi yang memiliki 7 kursi di DPRD Banyuwangi.
Ketua DPD Nasdem Banyuwangi, Supriyadi Karima Saiful mengingatkan dengan tegas agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi tetap independen dalam persoalan ini dan mengacu UU maupun PKPU yang berlaku.
“Amanat UU nomor 7 tahun 2017 ditegaskan bahwa penentuan dapil merupakan wewenang KPU atas persetujuan DPR. Hal ini merupakan rangkaian tahapan pra pemilu yang tentunya butuh kajian mendalam jadi tidak asal otak atik,” jelas H Supri dalam rilis yang dikirim pada Jumat (22/07/2022)
Menurut dia untuk Kabupaten Banyuwangi apabila dirasa pemecahan dapil belum memenuhi syarat maka KPU harus menentukan Dapil itu berdasarkan pada Pemilu tahun sebelumnya.
Alumni Universitas Jember itu menambahkan dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu disebutkan ada 6 unsur yang menjadi pijakan yuridis formal dalam persoalan pemecahan dapil. Yakni unsur kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, prinsip proporsionalitas (perimbangan antara jumlah penduduk), integralitas wilayah, jarak keterjangkauan akses dan geografis, serta kesinambungan.
Dalam Forum Grup Discussion yang diadakan DPD Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem (BAHU) bersama pengurus DPD Nasdem dan anggota Fraksi NasDem menghasilkan beberapa rekomendasi terhadap KPU.
Pertama KPU harus tetap independen dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam persoalan pemecahan dapil. Perubahan dapil bisa dilakukan bila ada penambahan penduduk yang signifikan sehingga melebihi batas maksimal 12 kursi, pengurangan jumlah penduduk hingga kurang batas minimal 3 kursi dan bencana alam.
“Bila tidak ada permasalahan-permasalahan tersebut maka KPU sesuai prinsip kesinambungan harus berdasarkan Pemilu terakhir tahun 2019 (5 dapil),” ujarnya
Kedua, KPU sebagai lembaga khusus yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan sistem kepemiluan harus patuh kepada UU dan PKPU. Jika dirasa perlu menanggapi wacana pemecahan dapil maka diharapkan melaksanakan mekanisme dan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan. Dan terhadap perubahan dapil wajib memperhatikan amanah UU nomor 7 tahun 2017, jo SK KPU No. 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 dan dilakukan Uji Publik agar kajian tersebut konstitusional dan tidak mengedepankan kepentingan-kepentingan tertentu saja yang terkesan dipaksakan.
Dimana hari ini belum masuk tahapan untuk membahas perubahan Dapil. KPU tidak boleh terseret kepentingan manapun.
“Pada prinsipnya, Partai Nasdem siap untuk semua perubahan kebijakan dalam sistem kepemiluan , khususnya terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya pemecahan dapil apakah dari 5 dapil menjadi 7 atau 12. Namun Nasdem menegaskan hal itu harus dilakukan secara fair, jujur dan konstitusional,” lanjut Supriyadi.
Dia menambahkan maka seyogyanya Bawaslu dan KPU melakukan kajian dengan pemerintah daerah, parpol dan publik hearing sebagai tahapan untuk dilakukan perubahan dapil. “Maka kami mengingatkan kepada semua pihak bahwa perubahan dapil mengacu pula pada pasal 191 UU No.7 tahun 2017,” pungkasnya.///
