Banyuwangi, seblang.com – Yang terpenting sekarang aturan yang ada ditegakkan Saya beramarmakruf nahi mungkar. Sehingga apa yang saya mengingatkan juga dalam rangkakamar makruf nahi mungkar dalam rangka kebesaran partai itu saja. Kalau ada yang keluar dari rel saya berhak mengingatkan perkara tidak didengarkan merupakan hak mereka.
Pernyataan tersebut disampaikan Samsul Arifin, Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan oleh formatur dan rekomendasi DPW PPP Jatim melalui sambungan WhatsApp (WA) pada Minggu (12/06/2022).
Menurut Samsul pada prinsipnya Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP merupakan perintah bagi pengurus partai yang yang ada di bawahnya mulai tingkat provinsi, kabupaten sampai dengan tingkat desa/kelurahan.
Tetapi, lanjut dia yang perlu dicermati bersama adalah turunnya SK tentu ada prosesnya. Mulai pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) yang merupakan porses awal. Kemudian menghasilkan proses kedua pembentukan tim formatur yang terdiri dari 4 perwakilan PAC dan DPW PPPJatim yang ex officio sebagai ketua tim formatur.
“Apabila tim formatur sudah melakukan rapat dan menghasilkan keputusan lanjutanya adalah rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ke DPP siapa nama yang mendapatkan rekomendasi untuk menjadi Ketua DPC PPP,” jelas Samsul.
Menurut politisi asal Kalibaru itu, turunnya SK kepengurusan DPC PPP Kabupaten Banyuwangi dari DPP saat ini tidak linier dengan proses Muscab sampai dengan rekomendasi DPW yang dikirimkan kepada pengurus DPP PPP.
“Mulai Muscab, tim formatur sampai dengan rekomendasi DPW Jatim merupakan satu runutan kemudian turunnya SK yang berbeda. Dalam SK ada klausul menimbang, mengingat dan memperhatikan. Yang memperhatikan ada dua poin yaitu hasil rapat formatur pada 3 Januari 2022 dan rekomendasi DPW,” imbuh Samsul.
Hasil rapat formatur yang dihadiri perwakilan DPW PPP Jatim nama yang diusulkan adalah Samsul Arifin sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Banyuwangi. Namun setelah tertunda beberapa bulan DPP menurunkan SK yang menetapkan Basir Qodim sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Banyuwangi.
”Yang terpenting sekarang aturan yang ada ditegakkan Saya beramarmakruf nahi mungkar. Sehingga apa yang saya mengingatkan juga dalam rangak amar makruf nahi mungkar dalam rangka kebesaran partai itu saja. Kalau ada yang keluar dari rel saya berhak mengingatkan perkara tidak didengarkan merupakan hak mereka” pungkas Samsul.
Sementara Basir Qodim, mengungkapkan sampai saat ini sudah tidak ada masalah dan SK turun sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme PPP, “Ini dasar SK turun ke saya dan tidak ada bantahan dari kubu Samsul,” jelasnya.
Basir menuturkan sesuai dengan surat yang dikirimkan Forum PAC PPP se Kabupaten Banyuwangi kepada DPP dan DPW Jatim tertanggal 12 Desember 2021 antara lain menyatakan Muscab IX DPC PPP Kabupaten Banyuwangi Minggu (12 Desember 2021) di PPIhya’Ulumiddin Kecamatan Singojuruh Banyuwangi tidak sah karena bertentangan dengan SE DPP No 0589/IN/DPP/IX/2021, Lampiran : 1. Hal: Surat Persetujuan.
Dalam lampiran disampaikan bahwa daftar PAC Peserta Muscab Kabupaten Banyuwangi sebanyak 25 PAC sebagaimana lampiran surat ( sesuai Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL). “Akan tetapi faktanya dalam verifikasi kepesertaan ada 4 PAC yang tidak sesuai SIPOL yaitu; PAC Licin, Giri, Tegalsari dan Blimbingsari,” jelasnya.
Lebih lanjut Basir menuturkan tambah Rogojampi dan Songgon juga mencabut dukungan ke Samsul dan mendukung saya. Dan saya kirim juga ke DPW dan DPP itu tidak ada bantahan juga.” Sehingga DPP tetap mengikuti AD/ART partai bukan pakai kacamata kuda,” imbuhnya
Lebih lanjut politisi asal Dapil Banyuwangi 1 itu menambahkan PAC Giri, Kalipuro dan Siliragung yang ikut Muscab adalah wakil ketua karena ketuanya ada yang meninggal dunia dan mengundurkan diri.
“ Sesuai dalam Forum PAC PPP itu 17 sesuai intruksi DPP ditambah Rogojampi dan Songgon total ada 19 PAC dan itu tidak dibantah oleh Samsul. Jadi DPP bukan pakai kacamata kuda untuk menentukan SK ke siapa,” tegas Basir.///
