Banyuwangi, seblang.com – Dunia sepakbola Indonesia dalam beberapa tahun dinilai tidak ada perkembangan yang signifikan bahkan bisa dikatakan justru mengalami kemunduran dibandingkan masa kepengurusan PSSI sebelumnya.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ahmad Mustain, Penasehat Paguyuban Supporter Laros Jenggirat (PSLJ) Banyuwangi di rumahnya pada Minggu (12/06/2022).
Menurut dia pelaksanaan kompetisi dan liga sepakbola yang digelar oleh operator dalam beberapa tahun terakhir tidak terlepas dari terjadinya tindak kekerasan antar suporterr, pemain dan wasit atau perangkat pertandingan, dugaan pengaturan skore, tidak terbayarnya hak-hak pemain setelah kompetisi usai dan lain sebagainya.
“Hal ini salahsatu penyebabnya inkonsistensi pengurus PSSI mulai pusat, provinsi sampai kabupaten / kota dalam mematuhi statuta FIFA yang menjadi dasar memutuskan layak atau tidak sebuah tim sepakbola mengikuti kompetisi,” jelas Tain Laros.
Dia mencontohkan Persewangi Banyuwangi, terpilihnya Hari Wijaya sebagai Ketua pada waktu itu adalah untuk melanjutkan masa bakti pengurus Persewangi yang ketuanya Michael Edy Hariyanto.
Namun dalam perjalanan terjadi dualisme kepengurusan PSSI pusat beberapa tahun lalu yang berdampak pada selalu muncul permasalahan bagi klub yang mengikuti kompetisi yang digelar dalam Indonesia Super League (ISL) maupun Indonesian Premier League (IPL) sampai saat ini, lanjut Tain.
Dalam era dualisme PSSI, Persewangi Hari Wijaya ikut kompetisi ISL dan Persewangi versi H Nanang Nur Achmadi tampil dalam Liga Primer Indonesia. Kedua tim yang tampil dalam ISL maupun IPL .
Mantan pemain Persewangi era 1980 an itu menuturkan dengan adanya perubahan dari perserikatan menjadi klub profesional, semua tim yang akan mengikuti kompetisi salah satu persyaratannya harus membentuk Perseroan Terbatas (PT). Dan hal tersebut dilakukan oleh kedua kubu yang mengklaim Persewangi Banyuwangi adalah milik mereka.
Hari Wijaya dalam mengikuti kompetisi ISL menggunakan nama Persewangi Indonesia. Sedangkan H Nanang yang tampil dalam IPL menamakan timnya Persewangi 1970.
“Kedua tim tersebut seolah lepas dari sejarah perjalanan panjang Persewangi sebagai milik rakyat Banyuwangi yang awalnya adalah Ikatan Sepakbola Banyuwangi dan Sekitarnya atau Isbis. Kemudian sekitar 1970 berganti nama menjadi Persewangi yang sejak awal selalu menggunakan dana rakyat atau APBD dalam operasionalnya,” imbuh dia.
Selanjutnya dia menuturkan sebenarnya sebelum Persewangi mengikuti kompetisi ada petugas yang diutus oleh Asprov PSSI Jawa Timur (Jatim) untuk melakukan verifikasi. Bahkan saat itu sempat bertemu dengan Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko dan I Made Cahyana Negara sebagai Ketua DPRD. Kedua tokoh tersebut memberikan saran masukan untuk menyatukan dulu dua Persewangi yang ada di Banyuwangi.
Namun dalam kenyataan meskipun salah satu statuta FIFA terkait dengan sumber pendanaan yang tidak jelas Persewangi Banyuwangi tetap mengikuti kompetisi yang akibatnya terulang kembali kasus kekerasan antar pemain dan official pertandingan, pemain yang tidak dibayar dan dugaan pengaturan skore atau match fixing.
“Apabila PSSI tidak serius melakukan perbaikan secara menyeluruh tunggu saja hari ini ada masalah apa ? selanjutnya akan muncul permasalahan apa ? dalam pelaksanaan liga maupun pasca pelaksanaan even sepakbola baik di level profesional maupun amatir,” pungkas Tain Laros.///
