Banyuwangi, seblang com – Saat ini di Kabupaten Banyuwangi sudah ada program Pemberdayaan Perempuan maupun program pemberdayaan untuk Perempuan Kepala Keluarga. Karena pada dasarnya pemerintah mengharapkan kaum perempuan yang ada di wilayah Banyuwangi mampu produktif dan lebih berdaya.
Pernyataan tersebut disampaikan Henik Setyorini Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Banyuwangi di ruang kerjanya pada Selasa (31/05/2022).
Selanjutnya menanggapi ramainya pemberitaan di media massa terkait dengan rencana pengusulan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Para Janda dalam beberapa waktu terakhir, Dinas Sosial Banyuwangi lebih fokus pada program pemberdayaan perempuan.
“Minimal dengan adanya program pelatihan selama ini out putnya berupa produk atau usahanya yang dihasilkan mampu mendukung ekonomi keluarga apalagi mampu menjadi tulang punggung keluarga. Sehingga mereka benar-benar mandiri dan berdaya untuk menopang ekonomi keluarga dengan tidak bergantung pada orang lain,” jelas Henik.
Mantan Kepala Bagian Umum Pemkab Banyuwangi itu menuturkan saat ini pemerintah sudah mengalokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan. Namun karena terjadinya pandemi Covid 19 maka dananya harus berbagi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain.
Dalam program Perubahan Anggaran Keungan (PAK) atau dalam tahun anggaran 2023 Dinas Sosial berupaya mengajukan anggaran program pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan kepala keluarga perempuan yang lebih memadai, imbuh dia.
Selanjutnya terkait dengan program pelatihan bagi kaum perempuan, menurut Henik pihaknya merancang progam pelatihan yang paripurna. Dimana bidang pelatihan disesuaikan dengan minat bakat dan fashion peserta. Kemudian juga melibatkan SKPD terkait lain sampai mereka benar-benar berdaya.
“Program latihan yang dirancang mulai proses produksi, packaging, promosi pemasaran maupun dalam masalah modal usaha yang mereka butuhkan. Biar mereka paripurna tidak hanya dilatih selesai atau out-put out-come seperti apa,” ujar Ibu dua putra itu.
Dalam program pemberdayaan ke depan, pemerintah akan melakukan pendampingan sehingga semua peserta jelas nama, alamat dan fashion sesuai dengan minat dan bakat serta dilakukan pendampingan sampai dengan paripurna.
Selain itu Dinas Sosial dengan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Muncar tentunya sesuai dengan minat peserta pelatihan. Apabila tidak ada maka akan melakukan koordinasi dengan SKPD lain untuk mengundanghadirkan tenaga pelatih yang dibutuhkan.///
