“Namun, kami tidak tahu, beton itu untuk apa. Sampai saat ini masih ada dipinggir jalan, belum ada penaganan. Kami sangat mengharapkan, kunjungan ibu bupati bersama PUPR dan OPD terkait, segera untuk direalisasikan yang dulu PUPR sempat berjanji dalam sepekan segera diperbaiki jembatan tersebut. Sempat, dulu kami diundang rapat oleh PUPR di Kantor PUPR, yang kedua kami di undang rapat oleh Kantor Pemda, bersama jajaran tinggi Pemda Kab Mojokerto. Setelah itu, tidak ada realisasi bantuan sama sekali,” jelas Wadi.
Wadi juga mengungkapkan, beberapa hari yang lalu, ada warganya yang hamil 6 bulan mau periksa di rumah sakit. Karena akses terdekat lewat jembatannya rusak, tidak bisa lagi dilewati mobil, terpaksa harus memutar jalan sekitar 9 km, sangat jauh menuju rumah sakit. Akibatnya, terjadi keguguran setelah sampai di rumah sakit.”Bagi kami, akses jembatan Talun Brak sangat vital. Sebab, rumah kami di utara sungai, lalu kami beraktivitas ke sawah, ngantar sekolah anak, tempat kuburan dan lainnya, harus melewati jembatan ke selatan sungai. Tolong, jembatannya segera diperbaiki. Terang Wadi sambil matanya berkaca kaca.
Sedangkan, Rinaldi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto mengatakan, melihat jembatan Talun Brak, sangat perlu memahami dinamikanya beberapa tahun kebelakang. Jangan hanya yang terjadi saat ini saja. Jembatan Talun brak adalah jembatan desa. Asetnya milik desa. Sementara PU sebagai OPD hanya bisa melaksanakan kegiatan di aset yg menjadi milik Pemkab Mojokerto.
Sekadar info di 2014 jembatan itu mendapat bantuan berupa pembangunan jembatan gantung dari Kementrian PUPR. Tapi masyarakat setempat menolak. Sehingga pembangunannya digeser ke wilayah Pacet yagg mana saat ini jembatan gantung itu menjadi salah satu daya tarik wisata di sana.
“Ini harus sama-sama kita pahami terkait kepemilikan aset. Kami bisa membantu penanganan daruratnya dengan penguatan pada pondasi jembatan. Sifatnya darurat, pembangunan jembatan itu sendiri sudah kami hitung untuk membangun ulang dan melebarkan untuk bisa dilewati roda empat perlu anggaran sebesar Rp 9 miliar. Angka yg sangat besar pastinya, karena belum bisa dicover apbd, kami sudah mengirimkan proposal ke Kementrian PUPR. Harapan kami bisa mendapatkan bantuan anggaran dari pusat. Sampai sekarang masih menjadi pertanyaan bagi kami kenapa bantuan pembangunan jembatan dari pusat malah ditolak,” katanya (22/5/2022). (Rachmat)
