Banyuwangi, seblang.com – Puluhan sopir kendaraan angkutan logistik yang tergabung Gerakan Aliansi Pengemudi Indonesia Bersatu (Gapiber) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, Mereka diterima oleh I Made Cahyana Negara, Ketua DPRD di Ruang Rapat Khusus DPRD Banyuwangi Rabu (08/09/2021)
Menurut Made, para sopir tersebut mengajukan audiensi menyampaikan aspirasi mereka menginginkan atau memohon kepada pemangku kebijakan yang hanya divaksin saja. Tidak perlu swap antigen atau rapid antigen.
Terhadap keinginan para sopir logistik pihak dewan sudah mempertemukan mereka dengan para pemangku kebijakan mulai dari antara lain; ASDP, KKP, Dinas Kesehatan, Pelindo dan Perwakilan Polresta Banyuwangi. Namun mereka selaku operator semua disini tidak bisa membuat keputusan.
“Kami disini selaku wakil dari masyarakat Banyuwangi berusaha untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat di atasnya. Apabila menghadapi kebijakan Sultan ya teman-teman yang operator sekolah pasti akan memperbolehkan. Mereka mendasarkan atas penyampaian dari kawan-kawan mereka yang ada di Merak- Bakauheni bahwa setelah vaksin tidak perlu rapid tes dan tentunya perlu dicek kebenarannya,” jelas Made.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan upaya yang dilakukan membutuhkan proses dan waktu. Dan sebenarnya kalau sopir itu keinginan mereka yang simpel-simpel saja jadi apabila sudah vaksin jalan karena efisiensi waktu saja, pungkas Made.
Sementara Darmawan, Ketua Gapiber mengungkapkan permintaan dan harapan para sopir sebenarnya sederhana yaitu mereka yang sudah mendapatkan vaksin bisa menyeberang ke Bali dan Mataram tanpa rapid tes antigen atau swab PCR.
Menurut dia kebijakan yang dilaukan oleh para pemangku kebijakan selama ini dinilai tumpah tindih dan inskonsiten. Karena masa berlaku rapid tes sekitar 2 – 3 hari, apabila sopir diberi dispensasi sampai dengan 7 hari sebenarnya merupakan bentuk pelanggaran. Belum lagi instansi yang berhak menentukan batas waktunya juga tidak jelas.
“Satu sisi para sopir dituntut untuk mendukung keberhasilan vaksinasi. Sisi yang lain kapan pemberlakuan PPKM berakhir tidak jelas. Sehingga kondisi tersebut mengakibatkan para sopir logistik mendapatkan banyak kendala di lapangan,” jelas Darmawan.
Sedangkan Fajar Hidayat, salah seorang driver yang lain menyampaikan apabila jatah atau kuota rapid tes untuk mereka habis kemungkinan akan terjadi gejolak lagi. Sebab informasinya saat ini stok rapid tes gratis di ASDP jumlahnya sudh menipis.
“Apabila kuota rapid gratis untuk sopir logistik habis kami pasti akan sambat lagi ke anggota dewan. Apabila tidak mendapatkan tanggapan positif tidak kemungkinan akan melakukan tuntutan dengan cara kami dengan memarkir kendaraan di jalanan atau di kawasan pelabuhan,”tegas Fajar. (nur/hei)
