Banyuwangi, Seblang.com – Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan (BKD & Diklat Kabupaten Banyuwangi mengharapkan agar semua pihak bersabar terkait mutasi pejabat dan penataan organisasi perangkat daerah (OPD). Masalah ini untuk yang pertama kali dalam era kepemimpinan Ipuk Fiestiandani sebagai Bupati Banyuwangi.
Menurut Nafiul Huda, Kepala BKD & Diklat Kabupaten Banyuwangi pada dasarnya sesuai dengan aturan dan ketetuan sebenarnya Bupati Banyuwangi bisa melakukan mutasi pejabat dan penataan OPD sejak tanggal 26 Agustus 2021 lalu batas minimal 6 bulan sejak dilantik namun sampai saat ini belum dilakukan.
“Tunggu saja hasil rapat Baperjakat Banyuwangi yang masih bekerja sampai saat ini. Namanya rapat hasilnya bisa lama bisa cepat tetapi ditunggu saja karena kami mencari yang ideal dan bagus sehingga organisasi bisa berjalan dengan sesuai harapan,”ujar pejabat kelahiran Bojonegoro itu melalui sambunga WhatsApp (WA) Minggu (05/09/2021).
Selanjutnya Huda menuturkan meskipun saat ini beberapa pimpinan SKPD, Camat, Kepala Bagian, Kepala Bidang (Kabid) dijabat oleh Pelakasana Tugas (Plt) namun hal tersebut relatif tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah karena dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksinya) masing-masing.
Sebelumnya diberitakan dengan banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki purna tugas saat ini tidak mudah untuk melakukan penataan pejabat yang tepat di posisi yang pas di lingkungan Pemkab Banyuwangi saat ini. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di Pendapa Sabha Swagatha Blambangan Banyuwangi Sabtu (04/09/2021).
Bupati Ipuk menegaskan saat ini pihaknya membutuhkan tim untuk bekerja bukan sekedar orang yang ingin mendapatkan jabatan atau posisi saja. “Sulit, apalagi di satu sisi ASN kita banyak yang pensiun. Jadi tidak mudah mencari orang yang tepat di posisi yang pas,” ujarnya
Lebih lanjut Bupati Ipuk juga memastikan apabila di Pemkab Banyuwangi tidak akan terjadi kasus jual beli jabatan seperti yang terjadi di Kabupaten/Kota di Indonesia yang lain.
“Kami pastikan kepada seluruh ASN untuk tidak ada yang namanya jual beli jabatan. Makanya saya pusing saat ini, karena saya memilih orang yang mau kerja bukan yang mau bayar,” pungkas Bupati berkacamata minus itu. (Nur/hei)
