Banyuwangi, seblang.com – Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi menolak menggunakan hak interpelasi karena mengutamakan pembahasan semua permasalahan yang melalui alat kelengkapan yang ada di dewan yaitu komisi-komisi.
Menurut Bernat Sipahutar, Ketua Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi terkait peristiwa penandatangan kesepakatan batas wilayah Kabuaten Banyuwangi-Bondowoso oleh Bupati Banyuwangi secara kelembagaan itu sampai saat ini belum ada pembahasan.
“Kita jangan terlalu menggebu-gebu dalam melaksanakan interpelasi yang penting sesuai yang tadi saya sampaikan kami menolak dengan alasan agar dibahas dulu sampai dimana dan seperti apa serta supaya tidak membias liar. Yang punya kewenangan di lembaga dewan adalah Komisi I yang membidangi masalah pemerintahan dan hukum,”jelas Bernat.
Sementara H Naufal Badri, Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera (Gaza) DPRD Banyuwangi menuturkan penandatangan berita acara kesepakatan sudah dicabut Bupati Banyuwangi .
“Jadi Bu Ipuk pada saat itu juga menolak atau membatalkan tanda tangan yang telah dilakukan yang intinya tidak setuju dengan apa yang tertera dalam surat. Oleh karena itu kami melihat tidak akan terjadi apa-apa, “tegas Naufal.
Bahkan dia menambahkan awal penandatangan kesepakatan tersebut kejadinya pada tahun 2019 antara wakil bupati (wabup) Banyuwangi dan wabup Bondowoso. Sehingga ditindak lanjuti serta ditandatangani oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Namun setelah mengetahui isi suratnya bupati Ipuk menolak sebab sudah berubah karena sudah penerangannya begitu kalau ada pembatalan.”Sehingga kami tidak mempermasalahkan secara signifikan. Yang jelas kalau memang itu dimasukkan pada lembaga dewan kita mempunyai alat kelengkapan untuk urusan hukum dan pemerintahan yang merupakan tugas dari Komisi I,”imbuh Ketua DPC Partai Gerindra itu. (Nurhadi)
