Banyuwangi,seblang.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banyuwangi tentang Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 meminta masukan dari warga masyarakat mulai tokoh agama, akademisi, mahasiswa dan stakeholder terkait yang lain.
Menurut Irianto, Ketua Pansus Raperda RPJMD Kabupaten Banyuwangi, selama tiga hari berturut-turut mulai Senin (02/08/2021) pihaknya mengundang tokoh agama baik yang berasal dari NU, Muhammadiyah, MUI, FKUB dan beberapa ormas keagamaan lain.
“Semua kami undang terkait dengan Pansus meminta saran dan masukan untuk pembahasan RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2021-2026. rencana nanti siang kami ketemu dengan akademisi dari kelompok mahasiswa baik PMII, HMI dan GMNI. Besok kami mengundang kelompok yang lain sehingga tiga hari berturut-turut marathon mengundang stakeholder agar RPJMD yang disusun lebih baik,”jelas Irianto kepada sejumlah wartawan Senin (02/08/2021).
Syaifudin Mahmud yang akrab disapa Aif, salah seorang perwakilan mengungkapkan saran masukan yang diberikan antara lain; wilayah perkotaan Banyuwangi apabila hujan deras selalu terjadi langganan banjir dan jalan kota mirip sungai ini harus ada solusi kongkrit dari dinas/instansi terkait.
Kemudian soal pariwisata juga kami sampaikan bahwa kondisi saat ini terpuruk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan pelaku wisata dari Banyuwangi utara sampai Selatan ini tutup semua sehingga ini juga selain relaksasi juga harus butuh penanganan konkrit untuk para pelaku pariwisata.“Karena apapun mereka itu yang menggerakkan Banyuwangi di kota pariwisata hingga ke kancah nasional bahkan nternasional,”jelas Aif.
Sementara KH Ali Makki Zaini, Ketua PC NU Banyuwangi yang akrab disapa Gus Makki menuturkan terkait undangan RPJMD Kabupaten Banyuwangi cukup bagus dan mudah-mudahan nanti berefek kepada masyarakat karena ini kan memang masih jajak pendapat dan menerima masukan-masukan.
“Mudah-mudahan nanti saat diputuskan ya menjadi baik dan apa yang kita usulkan juga bisa dijadikan pertimbangan. Kalau kita sih fokus pada pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya pengawasan bansos, kemudian Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan sarana prasarana kesehatan itu yang menjadi fokus usulan kami,”jelas Gus Makki.
Selanjutnya dia berharap ke depan tidak ada dikotomi soal sekolah negeri dan sekolah swasta terutama sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian agama (Kemenag) yang sampai detik ini belum mendapat kemaksimalan dalam hal pelayanan dari pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyuwangi. (Nurhadi)
