Banyuwangi , seblang.com – Setelah menggelar audiensi dengan DPRD kabupaten Banyuwangi, awal pekan lalu, Gerakan Rakyat Banyuwangi Bersatu (GARABB) menanti tindak lanjut keberanian para wakil rakyat untuk menginterpelasi Bupati Banyuwangi.
Menurut Bondan Madani, Koordinator GARABB, harkat dan martabat DPRD kabupaten Banyuwangi dipertaruhkan apabila tidak mengambil tindakan interpelasi terhadap kesalahan fatal bupati.
Pasalnya, lanjut Bondan sikap plin-plan dan tidak konsisten bupati Ipuk fiestiandani tidak mencerminkan kebijaksanaan dan kecerdasan sebagai seorang pemimpin. Bahkan terkesan tidak memiliki sifat kenegarawan sebagai orang yang diberikan mandat oleh rakyat Banyuwangi.
“Saya secara pribadi maupun mewakili organisasi bahkan dari kalangan aktivis yang peduli Banyuwangi berharap kepada semua anggota DPRD untuk satu suara menginterpelasi bupati. Karena jika kesalahan dari bupati tidak ditanggapi oleh pimpinan dan anggota dewan untuk apa ada lembaga legislatif yang salahsatu tugas pokok fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif,” jelas mantan aktivis HMI Banyuwangi Jumat (30/07/2021).
Selanjutnya dia menuturkan, mereka yang sekarang duduk di lembaga dewan yang terhormat sudah mendapatkan fasilitas dari rakyat seperti gaji dan tunjangan. Sehingga sudah sewajarnya apabila mereka berupaya maksimal untuk menjalankan tugas dan kewajiban serta memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Seperti yang saya sampaikan pada saat hearing beberapa waktu lalu, ini masalah integritas kepemimpinan Ipuk sebagai bupati. Karena pada saat melakukan tanda tangan mewakili kepala daerah dan kepala pemerintahan kabupaten Banyuwangi. Seyogyanya sebelum mengaambil keputusan melakukan kajian dan pertimbangan yang matang dari berbagai aspek,” imbuhnya.
Bondan berharapa untuk meminta penjelasan bupati jangan hanya beberapa fraksi atau anggota saja, namun semua fraksi dan anggota DPRD apabila benar-benar sebagai wakil rakyat. Karena kesalahan bupati harus tetap dipertanggungjawabkan dan legislatif sebagai lembaga kontrol dan pengawasan tehadap kinerja eksekutif sudah sepantasnya meminta pertanggungjawaban..
“Tindakan yang dilakukan Bupati itu seperti dagelan, namun jangan sampai DPRD nya ikut ndagel juga. Tolong dengan sangat tanpa menghilangkan rasa hormat kepada bapak-ibu anggota dewan untuk tidak menyia-nyiakan kepercayaan rakyat,” tegas Bondan
Dia menambahkan apabila dalam kasus ini DPRD Banyuwangi tidak satu suara berarti dinilai tidak pantas menjadi wakil rakyat di lembaga dewan. Patut diduga ada sesuatu yang melatarbelakangi pimpinan dan anggota dewan yang tidak menghendaki adanya interpelasi.
“Semoga tidak ada dusta di antara kita, semoga DPRD Banyuwangi bekerja sebagaimana mestinya. Kami akan selalu mengawal permasalahan ini, seandainya PPKM Darurat tidak diperpanjang lagi maka pastikan ada demo di gedung wakil rakyat,” pungkasnya. (nurhadi)
