Banyuwangi, seblang.com – Seharusnya Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Banyuwangi mampu mengelola dengan baik aset Kapal LCT Putri Sritanjung. Kapal itu dibeli menggunakan uang rakyat untuk kemakmuran rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Sunoto, Pemancing Ikan warga Lingkungan Krajan Rt 01/01 Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Banyuwangi yang setiap hari memancing ikan disekitar kapal milik Pemkab Banyuwangi yang ditelantarkan sejak beberapa tahun lalu.
“Kami merasa prihatin dahulu bisa eksis kok sekarang tidak jalan. Kenapa penyebabnya kami juga tidak tahu, yang jelas eman-eman kapal yang dibeli dengan duit rakyat seharusnya digunakan untuk menyejahterakan rakyat Banyuwangi,” ujar Sunoto kepada wartawan media ini Rabu (14/07/2021).
Pria berkaca matan minus yang hampir setiap hari memancing ikan di sekitar bangkai kapal Sritanjung yang sandar di pantai Banyuwangi Beach itu, belum pernah melihat petugas dari Pemkab Banyuwangi atau pengelola kapal Sritanjung yang datang untuk melakukan penjagaan, pemeliharaan maupun perawatan kapal yang dibeli pada era kepemimpinan bupati Samsul Hadi itu.
Dalam penilaian Sunoto keberadaan kapal LCT Sritanjung yang melayani penyeberangan penumpang dan mobil barang Ketapang-Gilimanuk mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan Pemkab Banyuwangi sekaligus mampu memberikan kesempatan kerja bagi warga Banyuwangi.
”Dengan ditelantarkan seperti ini eman-eman dan sangat disayangkan. Kenapa penyebabnya kami juga tidak tahu!,”pungkas Sunoto.
Sekedar informasi dalam era Bupati Banyuwangi Samsul Hadi maupun Ratna Ani Lestari, LCT Putri Sritanjung, dua kapal milik pemkab Banyuwangi yang dibeli dengan dana rakyat mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi setoran pendapatan asli daerah (PAD) Banyuwungi.
Selain itu managemen PT PBS Banyuwangi pada masa itu juga mampu memberikan peluang dan kesempatan bagi ratusan masyarakat Banyuwangi untuk bekerja baik sebagai kru kapal, tenaga administrasi dan yang lain sebagainya.
Namun dengan pergantian jajaran direksi PT PBS dalam era Bupati Abdullah Azwar Anas, disinyalir terjadi salah urus kondisi perusahaan pelayaran yang melayani penyeberangan Ketapang-Gilimanuk justru semakin terpuruk.
Bahkan salah satu kapal milik rakyat tersebut mengalami patah pada badan kapal dan dikembalikan kepada Pemkab Banyuwangi namun belum dilengkapi dengan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang ada sehingga bermasalah sampai dengan saat ini. (nurhadi)
