Madiun, seblang.com – Dalam rangka pengembangan komoditi Porang secara luas dan terintegrasi, Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Madiun dan Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Saradan melakukan pertemuan dengan menggelar Gerakan Panen Porang di petak 94k luas 5,50 hektar di kawasan wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Klangon Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Pajaran Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Saradan pada Kamis, 17/06.
Dalam giat tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Dirjen Tanaman Pangan Direktorat Aneka Kacang dan Umbi Amirudin Pohan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Madiun Ahmad Dawami beserta Fokopimda Kabupaten Madiun, Administratur Utama KPH Saradan Rumhayati beserta jajaran pejabat Perhutani KPH Saradan, Forkopimcam Kecamatan Saradan, Kepala Desa Klangon Didik Kuswandi, Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Pandan Asri Desa Klangon Sumadi beserta pengurus juga anggota dan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dari LeSEHan Jumanto.
Dalam sambutannya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa porang madiun akan menjadi kebanggaan bagi Presiden Jokowi karena merupakan salah satu komoditi yang bakal menjadi prioritas sebagai upaya meningkatkan perekonomian di sektor pertanian.
”Melihat potensi Porang yang ada di Madiun, tentu ini akan membuat Bapak Presiden Jokowi senang karena ini merupakan super prioritas dari Kementerian Pertanian yang menjadi harapan Presiden. Kementan diminta untuk membuat akselerasi dan terobosan dalam peningkatan budidaya porang juga komoditi yang lain untuk meningkatkan perekomian di bidang pertanian. Karena Pertanian adalah merupakan jawaban dalam rangka membangun ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa saat ini Pemprov Jatim telah mengeluarkan kebijakan yang berisi larangan mengekspor katak/ pupil porang, hal tersebut bertujuan agar porang dapat dibudidayakan di dalam negeri.
”Kita telah telah mendapat support dari Kementan dengan disiapkan yang cukup besar. Pemprov Jatim juga telah melakukan launching KUR bagi petani porang yang ada di Kabupaten Madiun. Selain itu Pemprov Jatim juga telah mengeluarkan kebijakan baru berupa surat keputusan untuk melarang mengekspor katak/pupil porang. Untuk itu agar Pemda Madiun dan Petani porang bisa menjaga dan melaksanakan kebijakan tersebut, agar porang dapat dibudayakan di dalam negeri utamanya di Jawa Timur karena lahannya masih cukup luas,” tegas Khofifah.
Di tempat yang sama Administratur Utama KPH Saradan Rumhayati memaparkan bahwa dari kesuluruhan luas hutan desa klangon, ±20% lahan yang saat ini dimanfaatkan untuk budidaya porang.
”Luas hutan pangkuan desa (HPD) yang menjadi pangkuan Desa Klangon ini seluas 1.394,3 hektare, namun yang dimanfaatkan untuk tanaman porang baru sekitar ± 254 hektare dengan jumlah anggota LMDH Pandan Asri yang terlibat dalam budidaya porang sebanyak 357 orang. Jika dirata-rata maka setiap anggota memiliki bagian lahan seluas 0,7 hektare. Jadi masih banyak lahan bisa dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman porang” katanya.
Rumhayati menambahkan bahwa Perhutani sangat mendukung LMDH untuk meningkatkan pengembangan porang dibawah tegakan (PLDT) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan hutan bisa tetap lestari.
Dalam agenda tersebut juga, diserahkan secara simbolis alokasi bantuan kegiatan utama dari Kementerian Pertanian (Kementan) Kabupaten Madiun Tahun 2021 oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo kepada Bupati Madiun Ahmad Dawami sebesar Rp. 11.921.919.000,-. Alokasi bantuan tersebut masing-masing untuk tanaman pangan sebesar Rp. 4.135.294.000,-, untuk Perkebunan Rp. 5.517.625.000,- dan untuk Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp. 2.269.000.000,-.(Anwar Wahyudi)
