Banyuwangi, seblang.com – Ditengah maraknya penolakan terhadap keinginan pemerintah akan melakukan impor beras Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi Hj.Siti Maffrochatin Ni’mah,SPd,MM yang akrab disapa Bu Nik menolak adanya impor beras.
Dirinya juga berpendapat seharusnya pemerintah tidak perlu melakukan impor beras dan segara melaksanakan amanah Uu no 18 tahun 2012 tentang pangan karena disebutkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan manfaat secara adil serta merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan
“Dari sini perlunya petani mendapatkan perlindungan sehingga bisa bekerja maksimal dan bisa menjadi tumpuan hidup ,bagaimana kalau sedikit-sedikit impor apalagi di saat HPP ( harga pokok penjualan) gabah yang ditetapkan pemerintah ditingkatan harga jual, petani terkadang tidak terpenuhi maka akan menambah daftar penderitaan petani. ” ujar Bu Ni’mah
“Apalagi jika ada badan pangan nasional yang benar-benar memberi keuntungan pada petani karena petani itu menurut dawuh’e KH. Hasyim Asyari Petani itu penolong Negeri,” jelas Legislator Fraksi PKB.
Ni’mah juga berharap adanya keberadaan Badan Pangan Nasional (BPN) harus juga memperluas akses sampai kepada Badan Pangan Desa (BPD) yang nantinya akan berfungsi sebagai kontrol harga sekaligus subsidi harga bagi petani sehinga tidak terjadi kasus seperti buah naga dibuang dan jeruk pecel dibuang.
“Kita yang di desa pun perlu fokus pada kemandirian lokal dan kedaulatan pangan dengan salah satunya Lumbung desa ” tambahnya.
Wartawan : Noviansyah
