Banyuwangi, seblang.com – Statemen dan surat AHY yang dikirimkan kepada Presiden Jokowi tentang keterlibatan orang-orang di lingkaran istana yang melakukan gerakan merebut paksa kepemimpinannya adalah sebuah tuduhan yang tidak berdasar, konyol dan kekanak-kanakan.
Pernyataan tersebut disampaikan Rudi Hartono Latif, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pro Jokowi (PROJO) Banyuwangi di salahsatu tempat ngopi sekitar DPRD Banyuwangi Selasa (2/02/2021).
Menurut dia, apabila AHY merasa ada dinamika dan gejolak politik yang mengancam kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, mestinya melakukan introspeksi dan menempuh pranata konstitusi partai serta langkah politik yang dilakukan secara internal. Namun jika tidak pede dengan kemampuannya jangan cengeng lantas mencari pembenaran dan lagi-lagi mengkambinghitamkan pihak istana presiden RI.
“Semua orang tahu bahwa setiap partai politik mempunyai mekanisme pergantian kepemimpinan yang di era kini tidak akan mungkin bisa diintervensi dengan cara apapun oleh pihak luar. Meski hal tersebut dilakukan oleh pihak yang sedang berkuasa sekalipun. Pemegang kedaulatan diinternal partai itu sendirilah yang bisa melakukannya, sebagaimana dijamin AD ART masing-masing partai termasuk Demokrat,” jelasnya.
Selanjutnya pria asal Genteng itu menuturkan apabila tidak mau dan tidak mampu partisipasi dan berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara yang saat ini sedang kesulitan menghadapi pandemi Covid 19, setidaknya jangan ganggu Presiden Jokowi. Selain itu juga tidak membikin kegaduhan dengan menebar isu adanya para menteri yang mengeroyoknya agar turun tahta secara paksa.
Kemudian apabila tidak ingin kader Demokrat bersilaturahmi dengan Kepala KSP Jend (Purn) Moeldoko, sebaiknya dibuatkan aturan dan larangan tertulis. Sehingga apabila ada yang melanggar bisa ditegur dan diberi sanksi sesuai dengan aturan dan mekanisme partai.” Jangan lantas melempar isu dan tuduhan yang mengarah kepada Pak Moeldoko sebagai provokator ketidakpuasan kadernya sendiri,”imbuh Rudi Latif.
Dia menambahkan Jendral (Purn) Moeldoko adalah mantan Panglima TNI yang saat ini menjabat sebagai Kepala KSP, Ketua Umum HKTI dan juga sebagai Ketua Dewan Penasihat Ormas PROJO yang mendampingi Pak Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina. Sampai saat ini mereka berdua bersama dengan kader dan simpatisan PROJO serta segenap elemen bangsa Indonesia sedang bekerja keras bersama-sama bergotongroyong untuk negeri agar mampu menuntaskan pandemi Covid 19 yang mengakibatkan kacaunya semua sendi kehidupan masyarakat.
“Jangan ganggu..!Jangan lecehkan Beliau berdua dengan tuduhan yang tidak berdasar, konyol dan kekanak-kanakan seperti ini. Apalagi jika apa yang dilakukan ujung-ujungnya hanya panjat sosial (Pansos) sebagai salahsatu upaya meningkatkan elektabilitas AHY yang ngebet mencalonkan diri sebagai presiden RI,”tegas Rudi Latif.
Wartawan : Nurhadi
