Banyuwangi, seblang.com – Jajaran pengurus dan anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bersikap netral aktif dalam pemilihan bupati-wakil bupati Banyuwangi tahun 2020. Namun bukan netral seperti dogma dan stigma yang diajarkan oleh kolonial Belanda dimana netral bukan berarti pasif atau pasrah.
Menurut Sudarman, Ketua PGRI kabupaten Banyuwangi pihaknya ingin menyampaikan pada semua pengurus dan anggota PGRI tentang stigma dan dogma PNS netral itu apabila ditelusuri sampai ke belakang sebenarnya itu ajaran Belanda.
”Dikatakan netral bukan berati pasif atau pasrah, akan tetapi yang diharapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya guru harusnya berpikir cerdas untuk melihat, mengamati, mencermati visi misi dan program yang ditawarkan dari calon bupati Banyuwangi yang mengarah ke guru,” jelasnya.
Pria asal kecamatan Tegalsari itu menuturkan sebagai ketua PGRI Banyuwangi dia tidak pernah mengarahkan guru-guru untuk berpihak salah satu pasangan calon (paslon), akan tetapi selalu memberikan pencerahan pada para guru untuk memilih calon bupati yang berpihak ke guru, bupati yang bisa mensejahterahkan kehidupan guru dan khususnya para guru honorer yang sebenarnya secara kuantitas dan kualitas dibutuhkan dengan kurangnya guru saat ini.
Alumni Universitas Jember itu menambahkan sikap PGRI sebagai organisasi profesi jelas tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Namun sebagai warga negara Indonesia yang baik, secara pribadi memiliki tugas dan kewajiban dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pemilihan bupati-wakil bupati Banyuwangi.
Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Giri itu menegaskan bahwa netral itu bagi para guru bukan berarti pasif, tetapi bisa bersifat dinamis untuk berpikir cerdas dalam menentukan pilihan sebagai warga yang memiliki hak suara dalam memilih calon pemimpin Banyuwangi dalam lima tahun ke depan.
Wartawan : Nurhadi
