Banyuwangi, Seblang.com – DPRD Kabupaten banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi atas diajukannya RAPBD Tahun 2021, Selasa (24/11/2021).
Rapat paripurna tetap dilaksanakan secara virtual, dipimpin langsung Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara dan diikuti puluhan anggota dewan dari lintas fraksi. Sedangkan Bupati Banyuwangi, H.Abdulah Azwar Anas didampingi Sekretarsi Daerah, Mujiono beserta jajaran mengikuti rapat dari Pendopo Sabha Swagata Blambangan.
Pemandangan Umum diawalai dari fraksi PDI-Perjuangan yang dibacakan oleh juru bicaranya, Yayuk Bannar Sri Pangayom menyampaikan, proyeksi pertumbuhan ekonomi kabupaten Banyuwangi antara 4,3 – 5,4 persen, Hal tersebut dibawah tipis proyeksi pertumbuhan ekonomi pemerintah pusat yakni 4,5 – 5,5 persen. Fraksi PDI-Perjuangan meminta kepada semua pihak bisa turut serta untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi ke depan.
Terkait dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD)tahun 2021 sebesar Rp. 562,7 miliar, F-PDI Perjuangan mengapresiasi eksekutif ditengah pandemi covid-19. Dan untuk belanja daerah, F-PDI Perjuangan meminta eksekutif konsisten dengan RPJMD dan memprioritaskan pada program yang memihak pada kepentingan masyarakat.
“ Dengan adanya berita baik dari pemerintah pusat tentang rencana seleksi guru PPPK,fraksi PDI-Perjuangan meminta eksekutif untuk berupaya agar Banyuwangi mendapatkan kuota yang optimal, “ ucapnya.
Pemandangan Umum fraksi Demokrat yang dibacakan juru bicaranya, Ricco Antar Budaya menyampaikan, prihatin terhadap postur RAPBD Tahun 2021 yang dinilai disusun dengan rasa pesimistis sehingga diproyeksikan menurun secara signifikan jika dibandingkan dengan postur APBD perubahan tahun 2020.
Pendapatan daerah di Perubahan APBD Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 3,2 triliun, namun ditahun 2021 justru direncanakan sebesar Rp, 2,7 triliun, demikian pula dengan belanja daearah yang diproyeksikan menurun.
“ APBD Perubahan disusun dan disahkan di masa pandemi covid, maka sudah selayaknya APBD Tahun 2021 yang juga disusun dan disahkan dimasa pandemi, minimal postur dan komposisinya sama dengan perubahan APBD Tahun 2020 , “ ucap Ricco Antar Budaya.
Sehingga bilamana eksekutif tetap bersikukuh postur dan komposisi APBD Tahun 2021 tetap diproyeksikan menurun. Maka sama halnya dengan merancang kemunduran pembangunan daerah.
Pemandangan Umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan juru bicaranya, Anita Rani menyampaikan, pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebesar 4,3 – 5,4 persen, pada dasarnya F-PKB memahami bahwa pemerintah daerah mencoba realistis dalam menentukan target pertumbuhan di tahun 2021.
“ Target tersebut akan menjadi over estimate manakala pemerintah daerah tidak bisa menjaga sumber-sumber utama pertumbuhan, khususnya konsumsi rumah tangga maupun disisi produksi dan jasa , “ ucap Anita Rani.
Maka dari itu fraksi PKB mendorong pemerintah daerah untuk tersu meningkatkan peranan sektor pertanian yang masih memiliki potensi besar dalam menjaga ketahanan pangan di Banyuwangi.
Selanjutnya berkaitan dengan postur APBD Tahun 2021, khususnya pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 562,7 miliar, pendapatan transfer yang direncanakan sebasar Rp. 2,089 triliuan dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 133,9 miliar. Fraksi PKB melihat target tersebut sangat realistis dengan mempertimbangkan masih banyaknya resiko yang dihadapi pada masa pandemi covid-19.
Kebijakan belanja daerah tahun 2021 sebesar Rp. 2,881 triliun fraksi PKB meminta eksekutif agar dilaksanakan secara efektif,efisien dan produktif sehingga mampu mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi covid-19.
“ F-PKB mengapresiasi langkah pemerintah daerah untuk melakukan re-desain sistem penganggaran dengan pendekatan belanja yang lebih baik dan terfokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil dan efisiensi kebutuhan dasar , “ ucap Anita Rani.
Pemandangan Umum fraksi Golkar-Hanura yang dibacakan juru bicaranya, Suyatno menyampaikan, setelah mencermati nota keuangan RAPBD Tahun 2021, fraksi Golkar-Hanura mendukung terciptanya kegiatan program yang kreatif,inovatif dalam menciptakan keseimbangan antara pendapatan dan belanja.
Fraksi Golkar Hanura memberikan penguatan terkait dengan proyeksi pendapatan daerah yang mengalami penurunan karena dampak pandemi covid-19, yakni sebesar Rp. 2,786 triliun, dengan memberikan dukungan terus menerus kepada Pemerintah daerah melalui OPD untuk melakukan optimalisasi, formulasi tata kelola pada setiap potensi PAD yang ada.
Fraksi Golkar-Hanura juga memberikan penguatan terhadap kebijakan belanja daerah pada tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya antisipatif terhadap dinamika situasi yang difokuskan antara lain untuk mempertahankan dan menguatkan pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan efisiensi, pemberdayaan masyarakat dan aktifitas pelaksanaan [rogram kegiatan pembangunan daerah ditengah keterbatasan fiskal daerah.
Pemandangan Umum fraksi Gerindra-PKS yang dibacakan juru bicaranya, Abdul Ghofur menyampaikan bahwa fraksinya mengharapkan kepada Pemerintah daerah untuk terus melakukan optimalisasi, formulasi pada setiap potensi PAD yang ada.
“ Dibidang pembangunan, Pemerintah daerah kami harapkan untuk memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur , “ ucap Abdul Ghofur.
Fraksi Gerindra-PKS juga meminta Pemerintah daerah agar memperhatikan sektor pertanian agar pemulihan ekonomi daerah dapat segera teratasi, dengan memperhatikan kepastian harga produk pertanian dikala musim panen serta menjamin ketersediaan upuk bersubsidi.
Selain itu, fraksi Gerindra-PKS mendorong Pemerintah daerah agar memperhatikan bidang pendidikan khususnya dengan kesulitan anggaran sekolah berbasis keagamaan maupun Sekolah swasta terutama pada penyediaan sarana prasarana, kesejahteraan guru-pendidik agar ditingkatkan.
Pemandangan Umum fraksi Nasdem yang dibacakan juru bicaranya, Moh.Padil mengharap dalam menyongsong tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hendaknya lebih fokus pada upaya pemulihan ekonomi serta penyusunan kebijakan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisiensi,efektif dan akuntabel.
Dan tujuan akhir dari semua itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. “ Fraksi Nasdem meminta eksekutif tidak menyerah, namun tetap melakukan inoovasi dan akselerasi seiring meningkatnya harapan masyarakat serta berdoa bersama agar pandemi covid-19 ini segera berakhir untuk keberlangsungan pemulihan ekonomi Kabupaten Banyuwangi , “ ucap M Padil.
Pemandangan Umum fraksi Partai Persatuan pembangunan yang dibacakan juru bicaranya, Samsul arifin menyampaikan, sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri No.64 tahun 2020 bahwa arah kebijakan fiiskal pemerintah tahun 2021 adalah reformasi pendapatan dan recovery serta reformasi belanja.
Secara esensial Samsul Arifn menjelaskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 “ mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial melalui kkebangkitan Pertanian , Pariwisata dan Penguatan SDM “ selaras bahkan sejalan dengan arah kebijakan fiskal sebagaimana diamanakan Permendagri No. 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021.
Demikian juga kebijakan umum belanja pada tahun 2021, telah selaras dan sejalan dengan tema Rencana kerja Pemerintah tahun 2021. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi yang diproyeksikan dengan titik rendah dan moderatnya 4,3 – 5,4 persen seiring dengan terget pertumbuhan ekonomi nasional.
“ fraksi PPP berpendapat melalui daya sensitifitas tinggi, yang sangat antisipatif, eksekutif telah melakukan paparan faktual tentang tatanan penyusunan APBD Tahun 2021 yang sangat regulative, kredibel bahkan akuntabel , “ ucap Samsul Arifin.
Usai tujuh fraksi di DPRD banyuwangi menyampaikan Pemandangan Umum terhadap RAPBD Tahun 2021, rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup. Sesusi dengan mekanisme pembahasan Raperda maka Bupati Banyuwangi akan memberikan jawaban atas PU fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD selanjutnya.
