Banyuwangi, seblang.com – Sebagai rangkaian program pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 20212, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat internal yang dipimpin oleh Ruliyono, Wakil Ketua DPRD dan didampingi oleh M Ali Mahrus wakil ketua dewan yang lain di Ruang Khusus DPRD Banyuwangi Selasa (17/11).
Menurut Ruli, dalam 2 hari berturut-turut Badan Anggaran DPRD Banyuwangi sangat antusias membahas Platfon Prioritas Anggaran (PPA) APBD Banyuwangi tahun anggaran 2021 dan setelah melalui proses yang cukup panjang akhiranya sudah ada kesepakatan.
“Karena ini menyangkut 2 lembaga, kesepakatan pertama yang punya lembaga dewan selesaikan dulu, karena banyak pokok-pokok pikiran (Pokir) teman-teman yang tahun 2019/2020 itu tidak terealisasi harus diselesaikan, karena bagaimananpun DPRD ini punya hutang kepada masyarakat. Padahal sudah ada komitmen bersama dan keputusan bersama, tetapi kenyataannya ada tahun 2019/2020 ada yang belum cair dan besok saya mendesak jangan sampai terjadi!,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi itu.
Dia menuturkan karena program pembangunan yang bentuknya itu bansos atau Penunjukan Langsung (PL) itu harus diprioritaskan pelaksanaannya supaya uang itu cepat beredar, apalagi dalam era pandemi Covid 19. Karena DPRD Banyuwangi bersama eksekutif menyetujui APBD sesuai dengan peraturan yang ada. Satu tahun dengan anggaran yang sudah ada digedok sesuai peraturannya, tapi kenyataan sebagian belum terlaksana.
Selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana pembahasan harus dilakukan per dinas, sehingga dalam pembahasan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setiap dinas yang ada di Banyuwangi harus memaparkan.
“Tatkala kepala dinas yang diminta untuk memaparkan programnya dan anggaran yang akan dipakai harus jelas dan bermanfaat bagi masyarakat Banyuwangi dan super prioritasnya apa? Cepat tidaknya pembahasan ini tergantung bagaimana eksekutif memaparkan dan meyakinkan DPRD,”imbuhnya.
Lebih lanjut politisi asal Glenmore itu menambahkan insyaallah karena kita mau membahas kesepakatan maka kami akan membahas secara bertahap supaya hasil pembahasan ada pemberdayaan dan alih pengetahuan (trasfer knowledge) karena anggota dewan tidak sama kemampuannya.
Sehingga semua akan dibahas khususnya pada dinas yang banyak menggunakan anggaran seperti DPU Bina Marga Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman, Dinas PU Pengairan, dan Dinas Pendidikan dan Dinas yang berhubungan dengan masyarakat yang akan datang dan yang selanjutnya.
“Kalau 2 hari ini program pembahasan internal Badan Anggaran dewan . dimana bagaimana anggaran di dewan ini harus sesuai dengan kebutuhan yang memang diperlukan dan menunjang keperluan pimpinan dan anggota dewan. Memang beda antara tahun kemarin dan tahun ini karena ada Perpres nomor 33 itu yang harus diantisipasi, termasuk bagaimana reses anggota dewan yang tidak menyalahi aturan. Bagaimanapun juga di era pandemi tentunya tidak bisa mengharapkan dana dari swasta, sehingga uang yang ada hanya milik pemerintah. Tentunya harus sesuia dengan instruksi presiden Jokowi targetnya triwulan harus jelas, karena yang seharusnya mudah mengapa dipersulit!”tegas Ruli mengakhiri wawancara di ruang kerjanya Selasa (17/11).
Wartawan : Nurhadi
