Situbondo, seblang.com – Berdasarkan banyaknya pengaduan masyarakat maupun lembaga kontrol sosial kepada DPRD Situbondo terkait program pemerintah untuk peningkatan jalan Hot Mix di wilayah Kabupaten Situbondo terutama di wilayah Besuki kini menjadi sorotan publik.
Pasalnya, hampir semua pekerjaan proyek diantaranya paket pembangunan dan rehabilitasi jembatan, pembangunan dan peningkatan Jalan, serta Pembangunan Turap dan Saluran Drainase, di wilayah Situbondo sangat diragukan, mengingat batas akhir pekerjaan tinggal menghitung hari, namun semua itu masih dalam tahap pengerjaan yang masih mempunyai batas waktu akhir yang sudah ditentukan sekitar pada tanggal (2O -25 /12/2022).
Arifin Ketua komisi III DPRD Situbondo Rabu, (14/12/2022 Syang mendapat pengaduan masyarakat terutama tentang pekerjaan peningkatan jalan Hot Mix dibeberapa titik di wilayah Kabupaten Situbondo sangat menyayangkan.
“Komisi III sangat menyayangkan sekali apa yang sudah terjadi di lapangan, berdasarkan pengaduan masyarakat tentang pekerjaan kontruksi yang tidak benar menurut kami, karena salah satu program prioritas pemerintah daerah untuk saat ini adalah peningkatan ruas jalan yang dianggarkan sangat luar biasa sekali. Kami sangat mengapresiasi tentang kebijakan pemerintah daerah yang konsentrasi di bidang jalan terutamanya, tetapi hal ini sangat disayangkan kalau seandainya kontraktor kontraktor yang tidak profesional dalam bekerja, karena berdasarkan fakta di lapangan atas pengaduan masyarakat banyak kontraktor yang kualitas pekerjaannya sangat mengecewakan salah satu pekerjaan yang sudah dikerjakan ada yang retak kemudian ada yang bolong kembali,” ujarnya.
Lebih lanjut Arifin mengatakan, ini akan menjadi atensi komisi III dan ia akan menargetkan bagaimana pekerjaan khususnya peningkatan jalan benar benar memperhatikan kualitas.
“Kami akan mewanti wanti kepada DPUPP supaya pekerjaan ini diperhatikan, mengingat batas waktu yang sudah mepet, artinya bagaimana pekerjaan ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Jika ada Kontraktor dalam pekerjaannya tidak bisa tepat waktu kami akan melakukan pemanggilan bersama DPUPP kalau perlu dengan rekanannya bahkan jika membuat opini atau alasan yang tidak masuk akal kami akan merekomendasikan untuk di Blacklist dan rekomendasi ini tentunya juga akan dilayangkan ke APH,” tegasnya.
Komisi III berencana untuk turun lapangan sebagi bentuk monitoring atas dasar pengaduan masyarakat.
“Kami harus merespon keluhan dan pengaduan masyarakat terkait pekerjaan peningkatan jalan, karena anggaran ini sangat besar sekali khusus perbaikan jalan di Kabupaten Situbondo kurang lebih sekitar 49 Millar,” pungkas Arifin Selaku Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Situbondo./////
