Banyuwangi, seblang.com – Masyarakat Indonesia pada umumnya sudah mengetahui dan mendengar sendiri melalui media massa dan media sosial bahwa presiden Republik Indonesia (RI) masih menunda impor beras sampai beberapa bulan ke depan.
Menurut Arief Setiawan, Kepala Dinas Pertanian kabupaten Banyuwangi, sebagian besar wilayah Banyuwangi dalam bulan April akan memasuki panen raya yang seharusnya sudah dimulai bulan Maret lalu. Pihaknya sudah melakukan antisipasi jauh- jauh hari dengan menyampaikan kepada para petani secara khusus agar tidak terpengaruh terhadap beras impor yang sudah direncanakan.
Apabila melihat potensi pertanian yang ada, kebijakan impor beras tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan.”Secara khusus Banyuwangi memiliki potensi yang luar biasa. Setiap tahun mampu menghasilkan hampir 350 ribu ton beras, sehingga kami merasa tidak perlu untuk melakukan impor,” jelasnya.
Arief Setiawan menuturkan jauh-jauh hari pihaknya sudah menyampaikan kepada para petani Banyuwangi untuk meningkatkan mutu dan kualitas gabah dan beras yang dihasilkan. Secara umum beras Banyuwangi kualitasnya berbeda dengan daerah yang ada di sebelah barat. Sebab di Banyuwangi meskipun curah hujannya tinggi namun air tidak lama menggenang sehingga tidak mempengaruhi mutu dan kualitas gabah atau beras yang dihasilkan.
“Kontur Banyuwangi apabila terjadi hujan sehari pun sekitar 2-3 jam sudah kering kembali. Jadi kualitas beras di Banyuwangi tidak bisa disamakan dengan kualitas gabah/beras di Jawa Tengah atau daerah Jawa Timur bagian barat yang terkadang cukup lama terendam banjir Bengawan Solo sehingga kualitasnya kurang bagus,”imbuh Arief.
Lebih lanjut dia menambahkan beberapa waktu lalu Kementrian Pertanian RI menurunkan Kepala Badan Ketahanan Pangan RI bersama Direktur PT. Petani untuk melakukan program penyerapan gabah petani yang dilakukan di dua tempat yaitu wilayah Muncar dan kecamatan Sempu.
Dari dua wilayah tersebut rata-rata mampu menyerap gabah hampir 100 ton setiap hari. Serapan gabah petani tersebut menggunakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp. 4. 200 hingga Rp. 4.300,- per kilogram.” PT.Pertani akan mengambil beras dari para petani dan berkerja sama dengan Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI,”pungkas Arief.
Wartawan Nurhadi
